Breaking News
Home » News » MCB : Hubungan Sipil-Militer Indonesia, Oleh-Oleh Pelajaran Dari Amerika Serikat
Muhammad Chairul Basyar, Mantan Wasekjen PB HMI. Peserta Beasiswa Overseas Study Visit Naval Post Graduate School (NSP), Montery, CA. USA. [Okeebos.com]
Muhammad Chairul Basyar, Mantan Wasekjen PB HMI. Peserta Beasiswa Overseas Study Visit Naval Post Graduate School (NSP), Montery, CA. USA. [Okeebos.com]

MCB : Hubungan Sipil-Militer Indonesia, Oleh-Oleh Pelajaran Dari Amerika Serikat

Okeebos.com, Amerika Serikat – Penulis saat membuat tulisan ini sedang berada di kota kecil di negara bagian California Amerika Serikat, tepatnya di Monterey. Sedang mengikuti kuliah singkat di Naval Postgraduate School (NPS). Beberapa hal menarik yang patut dipetik sebagai pelajaran berharga adalah mengenai peran kelompok sipil di Amerika Serikat dalam membuat konsep dan gagasan strategis bagi para militer yang kemudian dijadikan sebagai acuan besar dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari bagaimana seluruh mahasiswa internasional termasuk Indonesia di fasilitasi secara menyeluruh dalam mendalami ilmu kemanan secara global oleh kelompok studi baik dari NPS sebagai perguruan tinggi juga oleh Center of Civil Military Relation (CCMR) di Amerika Serikat.

Hubungan Sipil-Militer (HSM) merupakan salah satu atribut perilaku suatu negara karena merupakan hubungan dinamis antara institusi sipil dan militer. Menurut Koesnadi (2013), hubungan tersebut dintentukan oleh dinamika inter dan antar lingkaran dalam (Presiden, Kementerian Pertahanan, DPR dan TNI) dengan lingkungan luar (Pers, LSM, Partai Politik dan Universitas). Mirisnya, reformasi yang ditujukan untuk mewujudkan kontrol sipil atas militer justru terhambat karena dinamika yang lahir sejak reformasi tersebut.




Pada perkembangannya, kajian-kajian HSM lebih terfokus pada isu kontrol sipil terhadap militer. Fenomena HMS di negara-negara demokrasi memang lebih condong ke arah mewujudkan kontrol sipil objektif. Seperti disebutkan Huntington (1957) kontrol sipil objektif adalah solusi terbaik dalam dinamika HMS karena akan memaksimalkan profesionalisme militer dan meningkatkan kualitas demokrasi. Kontrol sipil terhadap militer fokus pada aspek kebijakan, misalkan produk kebijakan terkait strategi pertahanan dan keamanan nasional yang dirumuskan elit sipil (pemerintah dan parlemen), selanjutnya dilaksanakan militer.

Di Indonesia saat ini konsolidasi HSM menjadi beban Kementerian Pertahanan. Beban yang terhitung berat karena menyisakan pertanyaan soal bagaimana mewujudkan hubungan sipil-militer yang demokratis di Indonesia. Pada kenyataannya, otoritas sipil belum mampu mewujudkan organisasi militer yang profesional dan belum mampu melakukan institusionalisasi hubungan sipil-militer yang kokoh (Widjajanto, 2013). Akar permasalahannya menurut penulis ada di tataran ideologis, dimana pasca reformasi, elit politik di Indonesia “bernafsu” mengadopsi praktek sistem demokrasi liberal yang “nature”-nya bertentangan dengan fungsi militer dan institusi militer (Nielsen, 2009). Profesionalisme militer seakan utopis karena pendekatan liberal menuntut reduksi peran dan fungsi militer ke level yang paling rendah, dengan level ekstrim coba mensipilkan militer tersebut.

Faktor lain adalah karena resistensi aktor lingkaran dalam (DPR) dan aktor lingkaran luar terhadap isu kembalinya militer ke politik. Padahal perlu digaris bawahi, pendapat Janowitz (1964) bahwa membuat militer yang “netral politik” untuk menjamin kontrol sipil tergolong tidak masuk akal. Dalam merumuskan strategi pertahanan dan keamanan nasional, militer merupakan unsur utama. Organisasi militer yang datang seperti kelompok penekan belum tentu merupakan masalah asalkan aktivitasnya tetap “bertanggung jawab, memiliki batas dan responsif terhadap otoritas sipil”. Janowitz (1964) lebih menyarankan beberapa hal untuk meningkatkan kontrol sipil atas militer seperti meningkatkan pengawasan legislatif, memperluas kontrol sipil dalam level – level rendah dalam organisasi militer dan meningkatkan peran sipil dalam pendidikan profesional militer untuk meningkatkan kontrol sipil terhadap militer.

Walaupun HSM memiliki pola struktural atau setara, tren saat ini lebih condong ke pola struktural dengan posisi sipil di atas militer. Pola struktural ini, menurut Desch (1999)  terkait dengan kombinasi tertentu dari ancaman internal dan ancaman eksternal yang dihadapi negara. Kontrol sipil berada dalam kondisi terbaik pada saat ancaman eksternal tinggi dan ancaman internal yang rendah. Berada dalam kondisi terburuk di saat ancaman eksternal rendah dan ancaman internal tinggi, dan tak tentu di dua kasus lainnya. Entah hanya kebetulan, tesis Desch terbukti di Indonesia saat ini. Asumsi penulis berdasarkan pada isu-isu yang muncul di masyarakat, kondisi keropos dalam negeri lebih dikarenakan faktor korupsi, birokrasi yang sulit, penegakan hukum yang lemah, konflik kepentingan, kemiskinan dll merupakan ancaman internal. Walhasil, jika dijelaskan dalam bentuk indeks maka kontrol sipil dapat dikatan berada pada kondisi buruk.

Kondisi buruk memerlukan solusi, dalam hal ini merespon ancaman-ancaman internal tersebut melalui kebijakan pertahanan dan keamanan yang tangguh, tentunya dengan melibatkan militer sebagai salah satu aktor penangkal. Akan tetapi terhambat oleh resistensi berlebihan beberapa aktor sipil terhadap militer. Sikap resisten ini patut dipertanyakan, mengutip Nielsen (2009) bahwa esensi HSM adalah harapan akan hadirnya kekuatan esensial untuk memenangkan perang terhadap pengancam sehingga masyarakat sipil terlindung.

Sebelum bergegas melakukan kontrol sipil, setidaknya aktor-aktor yang berada dalam lingkaran dalam dan lingkaran luar perlu menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan Owens (2012). Ia menyebut ada empat pertanyaan beserta turunannya yang menjadi domain HSM. Pertanyaan pertama adalah pada tingkat seperti apa pengaruh militer bisa diterima masyarakat liberal? pada saat ini, apa yang menjadi keahlian militer? apa keahlian tersebut sesuai dengan pendapat Huntington yaitu manajemen kekerasan? lalu seberapa jauh campur tangan militer dalam kebijakan luar negeri yang terkait upaya penangkalan?. Terkait kata penangkalan, apakah dapat dikatakan terjadi militerisasi kebijakan luar negeri? bagaimana hubungan yang cocok antara militer dengan kebijakan dalam negeri terkait keamanan nasional? apakah militer aktif diperbolehkan menulis opini untuk mendukung suatu program atau kebijakan? dan apakah purnawirawan militer diperbolehkan berpatisipasi dalam partai politik?.

Pertanyaan kedua terkait seperti apa peran yang paling tepat untuk militer.  Apakah pendirian organisasi militer ditujukan untuk memenangkan perang atau untuk terlibat dalam aktivitas konstabulari? pada perang seperti apa organisasi militer seharusnya terlibat? dan apakah fokus militer di luar atau dalam negeri?. Jawaban atas pertanyaan ini penting mengingat pasca Perang Dingin, perang konvensional berubah menjadi perang unkonvensional.

Pertanyaan ketiga terkait pola HSM seperti apa yang menjamin tercapainya ukuran efektivitas penggunaan kekuatan militer. Seluruh pertanyaan di atas tidak berarti apa-apa jika instrumen militer tidak mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Apakah efektivitas tersebut memerlukan budaya militer yang berbeda dari nilai-nilai masyarakat yang dilayaninya? apa dampak dari struktur sosial terhadap efektivitas militer? dan apa dampak dari pola hubungan sipil-militer terhadap efektivitas proses pengambilan keputusan strategis?

Dan akhirnya, pertanyaan terakhir tentang siapa yang melayani. Apakah dinas kemiliteran merupakan kewajiban kewarganegaraan? bagaimana anggota militer direkrut dan dipertahankan? bagaimana militer menangani masalah keragaman di satuan? dan bagaimana dengan komponen cadangan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diperlukan sebuah Pusat Studi Hubungan Sipil-Militer di Indonesia. Pusat Studi Hubungan Sipil-Militer sebagai lembaga pemikir yang independen nantinya melakukan kajian-kajian mendalam tentang dinamika hubungan sipil-militer. Hasil kajian tentang hubungan sipil-militer ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya pola hubungan sipil-militer yang memiliki kekhasan Indonesia. Jika pola hubungan saat ini condong kearah struktural (subordinasi) tetapi belum terwujud, Pusat Studi Hubungan Sipil-Militer coba mengidentifikasi ancaman-ancaman yang muncul beserta strategi dan solusi permasalahannya. [MCB/Zuli]

Muhammad Chairul Basyar

Mantan Wasekjen PB HMI.

Peserta Beasiswa Overseas Study Visit Naval Post Graduate School (NSP), Montery, CA. USA.

header niko 728 x 90

Check Also

Ilustrasi Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpionang.

Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Memperketat Pengawasan WNA Cina

Okeebos.com, Jakarta – Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang memperketat pengawasan wisatawan mancanegara dari Cina yang …

header niko 728 x 90
if(function_exists('load_comments')) { load_comments(); }