Breaking News
Home » News » Megapolitan » Pemprov DKI Batal Membeli Lahan Kedubes Inggris
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta, Djafar Muchlisin.

Pemprov DKI Batal Membeli Lahan Kedubes Inggris

Okeebos.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan pembelian lahan bekas kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Jalan MH Thamrin, dekat Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta, Djafar Muchlisin menjelaskan keputusan tersebut diambil karena pemprov akan menutup anggaran menjelang akhir tahun pada 15 Desember 2016.




Selain itu Djafar mengatakan, ternyata pihak Kedubes Inggris masih menunggak biaya pakai yang belum dibayar selama 55 tahun. Pembayaran kewajiban itu dari tahun 1961 yang artinya sudah 55 tahun, maka dari itu kami putuskan untuk tahun ini tidak jadi membeli lahan tersebut. Melihat waktu yang sudah mendesak (tutup buku 15 Desember 2016) juga.

‎Awalnya pemprov DKI Jakarta berencana membeli lahan tersebut seharga Rp 479 miliar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun telah menyepakati pembelian lahan itu dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Hanya saja belakangan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menyebut lahan yang akan dibeli itu milik pemerintah pusat.

Setelah dikonfirmasi, BPN sudah melakukan persetujuan pelepasan hak lahan tersebut, namun saat dipelajari, ternyata Kedubes Inggris masih memiliki kewajiban membayar hak pakai Rp 63.000 per tahun. “Pembayaran kewajiban itu dari tahun 1961, artinya sudah 55 tahun, sejak tahun 1961 nggak pernah dibayar karena mereka tidak pernah ditagih oleh Pemda DKI,” ujar Djafar.

Beliaupun menjelaskan dalam setiap 10 tahun, jumlah besaran pembayaran harus dievaluasi sesuai besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal inilah yang masih kami pelajari, kami juga menunggu Kedubes melakukan pembayaran tersebut. Jika sudah dibayar maka bisa dilakukan pembelian melalui anggaran perubahan.

Secara bersamaan saat menghubungi Kepala BPN Jakarta Pusat, Humaidi mengatakan sertifikat lahan tersebut atas nama Kedubes Inggris dengan status hak pakai. “Sertifikatnya atas nama Kedubes Inggris, hak pakai selama dipergunakan atas nama Kedutaan Besar Inggris,” ujar Humaidi.

Ia menambahkan bahwa sertifikat hak pakai itu telah dimiliki oleh Kedubes Inggris pada 1960, lahan tersebut diberikan oleh pemerintah kepada Kedubes Inggris. Namun saat ditanya terkait pernyataan Sekda DKI Saefullah yang menyebut lahan tersebut milik pemerintah, Humaidi enggan berkomentar. “Masalah mereka memperolehnya bagaimana, harus melihat arsip secara de facto ya (lahan) atas nama Kedutaan Besar Inggris,” ujar Humaidi.

Terkait dalam hal itu, Djafar mengatakan pihaknya masih akan terus membicarakannya bersama BPN, Sekda DKI Jakarta maupun dengan Biro Hukum DKI Jakarta. “Status tanah kami minta konfirmasi BPN, tetapi BPN kan sudah setuju atas pelepasan hak,” pungkas Djafar.‎ [/sfn]

header niko 728 x 90

Check Also

Sambut Ramadhan, Katar Paseban dan OPPI Gelar Pawai Obor

Okeebos.com Jakarta – Karang Taruna (Katar) Paseban dan Orientasi Pemuda Paseban Berbagi (OPPI) bersama Ribuan …

header niko 728 x 90
if(function_exists('load_comments')) { load_comments(); }