Breaking News
Home » News » Tanggapan Serikat Pekerja Terhadap Lion Air
Siaran Pers di LBH Jakarta
Siaran Pers di LBH Jakarta

Tanggapan Serikat Pekerja Terhadap Lion Air

Okeebos – Jakarta, Serikat Pekerja Lion Air menanggapi pernyataan pers manajemen Lion Air pada tanggal 3 Agustus 2016 lalu. Dimana pada tanggapan tersebut Serikat Pekerja dan Asosiasi Pilot Lion Group menjelaskan pendapatnya yang disertai dengan poin-poin berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya pihak Manajemen Lion Air menyatakan dalam konferensi pers tertanggal 3 Agustus 2016 lalu yang menyatakan bahwa:
a. Pihak manajemen Lion Air tidak mengenal dan mengakui keberadaan Serikat Pekerja – Asosiasi Pilot Lion Group. Saudara Edward juga menyatakan bahwa jika ada yang memakai nama tersebut (SP-APLG) maka hal tersebut merupakan pemalsuan dan penipuan.
b. Manajemen Lion Air menyatakan bahwa para pilot yang tergabung dalam SP- APLG telah melakukan berbagai pelanggaran kategori berat yaitu melawan perintah pimpinan, tidak melaksanakan tugas serta melakukan upaya sabotase dan penghasutan, terkait dengan kejadian 10 Mei 2016 lalu.
c. Atas hal tersebut diatas, manajemen Lion Air telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 14 pilot Lion Air dan menyatakan bahwa para pilot tersebut sudah tidak lagi bekerja di Lion Air.
d. Pemecatan para pilot tersebut juga disertai dengan melaporkan mereka kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindakan penghasutan.




Dengan adanya pernyataan tersebut, Serikat Pekerja dan Asosiasi Pilot Lion Air merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Serikat Pekerja dan Asosiasi Pilot Lion Group adalah hak berserikat para pilot yang dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi negara (UUD 1945 pasal 28) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Keberadaan SP-APLG telah tercatat secara resmi di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang dengan no. 568.4/2529-HI/2016

2. Perlu diketahui, dalam UU No. 21 Tahun 2000, pendirian serikat pekerja tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manajemen/pemilik perusahaan. Serikat pekerja hanya perlu melakukan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan, yang mana hal ini telah pula dilakukan oleh SP-APLG kepada pihak manajemen Lion Air melalui surat tanggal 3 Juni 2016
Oleh karena itu pernyataan manajemen Lion Air bahwa pihaknya tidak pernah mengenal dan mengakui keberadaan SP-APLG, bahkan lebih jauh lagi dengan mempersepsikan SP-APLG seolah-olah sebagai organisasi liar dan mencatut nama perusahaan, sungguh sangat mengherankan sekaligus meresahkan.
Mengherankan, karena sulit dipercaya bahwa perusahaan besar dengan puluhan ribu karyawan seperti Lion Air tidak/belum mengetahui dan memahami ketentuan dan perundangan mengenai serikat pekerja sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000.
Meresahkan, karena SP-APLG meyakini bahwa di dalam pernyataan tersebut ada indikasi pesan yang ingin disampaikan kepada para pilot dan seluruh pekerja di Lion Air agar jangan pernah coba-coba untuk mendirikan serikat pekerja di dalam lingkungan perusahaan Lion Air.

3. Terkait alasan pemecatan karena pilot yang tergabung dalam SP-APLG telah melakukan pelanggaran kategori berat, yakni melawan perintah pimpinan, tidak melaksanakan tugas dan melakukan penghasutan kepada para pilot lainnya terkait kejadian 10 Mei 2016 lalu perlu kami jelaskan sekali lagi bahwa :
a. Yang dilakukan oleh para pilot pada 10 Mei lalu adalah keputusan untuk menunda terbang demi keselamatan penerbangan karena terganggunya kondisi emosi dan psikis pilot akibat diabaikannya hak-hak pilot sebagai pekerja oleh manajemen perusahan. Tindakan para pilot tersebut sepenuhnya merujuk kepada konvensi ICAO Annex 6, yang telah diadopsi oleh Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Indonesia (CASR 121) dan telah diadopsi pula oleh Lion Air dalam Operation Manual (OM) yang mereka buat.
b. Tuduhan penghasutan yang dikemukakan oleh manajemen adalah tuduhan salah alamat dan mengada-ada, karena apa yang dilakukan para pilot adalah dalam konteksnya sebagai Serikat Pekerja yang keberadaan dan hak-haknya dilindungi dan dijamin oleh undang-undang.

4. Terkait dengan pemecatan 14 pilot seperti yang diumumkan kepada publik pada Rabu (03/08) lalu, SP-APLG belum bisa menyikapi lebih jauh apakah langkah pemecatan tersebut telah sesuai dengan mekanisme peraturan dan perundangan yang berlaku atau tidak, karena faktanya sampai hari ini (07/08) belum ada surat resmi atau pemberitahuan tertulis apapun dari pihak manajemen Lion Air mengenai tindakan pemecatan ini.
Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar tentang praktik manajemen macam apa yang sedang dijalankan oleh pemilik dan pengelola Lion Air saat ini, terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa diantara ke-14 nama pilot yang dipecat tersebut, ada yang jauh-jauh hari sudah tidak lagi menjadi pilot Lion Air/sudah bekerja di maskapai lain atau dg kata lain “error in persona”

5. SP-APLG memandang bahwa tindakan manajemen Lion Air yang melaporkan SP – APLG ke kepolisian adalah bentuk upaya kriminalisasi dan intimidasi kepada para pilot. Begitupun, SP-APLG tidak gentar sedikitpun dan siap menghadapi langkah hukum tersebut. Perlu diketahui, bahwa upaya pemidanaan ini telah mulai dilakukan oleh manajemen Lion Air tidak lama setelah kejadian 10 Mei 2016 lalu. Sejak itu beberapa pilot yang tergabung dalam SP-APLG telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri, di mana kami, para pilot SP-APLG, telah memaparkan seluruh permasalahan dan kronologisnya secara terbuka dan apa adanya.
SP-APLG percaya bahwa aparat kepolisian akan dapat bertindak obyektif, profesional dalam menindaklanjuti permasalahan ini. SP-APLG juga percaya sepenuhnya bahwa kepolisian tidak akan pernah sudi dijadikan sebagai alat intimidasi dan manipulasi hukum oleh siapapun dan demi kepentingan segelintir pihak.

Kontrak Kerja: Alat Sandera dan Eksploitasi Pekerja

Selain penjelasan di atas, perlu kami sampaikan bahwa isu paling pokok yang yang ingin diangkat oleh SP-APLG adalah permasalahan kontrak kerja pilot Lion Air yang secara esensi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam pasal 59 UU No.13/2003 disebutkan bahwa Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk jenis pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara (dibatasi paling lama 3 tahun), pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk dan kegiatan baru. Pekerjaan sebagai penerbang (pilot) jelas tidak memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan di atas. Namun yang lebih absurd adalah pihak manajemen Lion Air beranggapan bahwa kontrak kerja tersebut bukanlah ranah perjanjian ketenagakerjaan melainkan ranah perjanjian perdata. Padahal di dalam kontrak tersebut jelas tercantum ada pemberi kerja (perusahaan Lion Air), pekerja (pilot), pekerjaan (mengoperasikan pesawat) dan upah (gaji pokok dan tunjangan), sesuatu yang sudah secara jelas dan teras adalah ranah perjanjian ketenagakerjaan.

Permasalahan lain dari kontrak kerja ini adalah klausul ganti rugi/penalti yang harus dibayarkan para pilot jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir. Penalti yang harus dibayarkan ini selain nilainya sangat fantastis (dari kisaran Rp 500 juta hingga miliaran rupiah), juga tidak jelas apa dan bagaimana tolok ukur dan perhitungannya. Klausul kontrak kerja ini kemudian digunakan oleh manajemen Lion Air untuk menyandera sekaligus mengeksploitasi para pilotnya, salah satunya mengenai kebijakan jadwal terbang dan jam kerja pilot.

Jika merasa keberatan dengan kebijakan perusahaan, para pilot dipersilakan mengundurkan diri dengan membayar penalti yang nilainya sudah hampir pasti tidak mungkin sanggup dibayarkan oleh mereka. Tidak ada ruang bagi para pilot untuk mengajukan keberatan dan berdialog dengan pihak manajemen.
Hal-hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang para pilot untuk berinisiatif membentuk Asosiasi dan Serikat Pekerja Lion Group (SP-APLG). Para pilot merasa sudah waktunya dibentuk serikat pekerja yang bukan saja bertujuan untuk dapat mewakili kepentingan seluruh pilot, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sebagai bagian dari stakeholders (pemangku kepentingan) untuk memastikan agar kebijakan dan operasional perusahaan berjalan dalam kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Dalam perjalanannya, SP-APLG merasakan bahwa praktik manajemen di tubuh Lion Air tidak dikelola dengan semestinya. Hak-hak pekerja sering diabaikan (pilot dipaksa bekerja melebihi batasan maksimum jam terbang), kebijakan sepihak yang seringkali berubah-ubah dan mereka langgar sendiri (fasilitas transportasi), dan terakhir yang cukup mengganggu, adalah kejanggalan pada data penghasilan pilot yang dilaporkan pihak manajemen kepada BPJS Ketenagakerjaan, di mana nilainya jauh lebih rendah dari fakta yang ada.

Hal-hal tersebut di atas pada gilirannya menumpuk kekecewaan para pilot, dan terakumulasi pada 10 Mei 2016 di mana para pilot memutuskan untuk menunda terbang demi keselamatan penerbangan karena mental dan psikis mereka sangat tergganggu saat itu. Pasca kejadian tersebut pihak manajemen tidak pernah lagi memberikan jadwal terbang kepada 19 pilot SP-APLG, tanpa memberikan alasan dan keterangan yang jelas. Anehnya lagi, jika benar hal tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran berat, para pilot pada kenyataannya tidak pernah menerima surat peringatan atau sanksi tertulis apapun.
Atas perlakuan yang diterima oleh para pilot tersebut, SP-APLG melakukan berbagai upaya hukum dan politik. SP-APLG telah mencoba melakukan mekanisme penyelesaian bipartit namun tidak direspon oleh pihak manajemen. Upaya penyelesaian tripartit yang juga gagal karena pihak manajemen Lion Air menolak mediasi yang ditawarkan pihak Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat.

SP-APLG juga telah mengadukan hal ini kepada Komisi IX DPR RI, yang kemudian direspon secara positif oleh Komisi IX DPR dengan mengundang pihak manajemen Lion Air dan SP-APLG dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal ….. lalu. Namun pihak manajemen Lion Air tidak muncul sehingga RDPU terpaksa ditunda dan dijadwalkan ulang.

Mari Berserikat dan Berorganisasi!

SP-APLG menyerukan kepada seluruh pekerja di Lion Air khususnya dan di sektor industri transportasi udara pada umumnya, untuk berserikat dan berorganisasi, memperjuangkan dan melindungi hak-haknya sebagai pekerja serta menjadi alat kontrol atas praktik kebijakan dan manajemen perusahaan yang melanggar peraturan dan membahayakan keselamatan penerbangan.

Sektor transportasi udara, adalah sektor yang berdampak langsung terhadap keselamatan publik dan hajat hidup orang banyak. Sektor industri ini sangat memerlukan serikat pekerja yang kuat, bukan untuk bertujuan menggoyang perusahaan atau mengganggu kepentingan publik, tetapi justru untuk mendorong dan mengawal perusahaan menjalankan tata kelolanya secara baik dan benar, karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan publik, hajat hidup orang banyak dan kepentingan nasional.

Kami, para pilot yang tergabung dalam SP-APLG saat ini, siap menjadi martir demi tujuan perbaikan bersama, dan berharap apa yang telah kami lakukan sejauh ini menjadi pembelajaran bersama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 7 Agustus 2016
Capt. Eki Adriansjah
Ketua

* Penulis: Mukti

header niko 728 x 90

Check Also

Ilustrasi Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpionang.

Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Memperketat Pengawasan WNA Cina

Okeebos.com, Jakarta – Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang memperketat pengawasan wisatawan mancanegara dari Cina yang …

header niko 728 x 90
if(function_exists('load_comments')) { load_comments(); }