Breaking News
Home » Politik & Hukum » Gubernur Lampung M Ridho Ficardo Diduga Minta Setoran Proyek Pembangunan Jalan
puluhan anggota aksi unjuk rasa dari IMPUT institute yang dilakukan di depan gedung KPK (komisi pemberantasan Korupsi) di Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo Diduga Minta Setoran Proyek Pembangunan Jalan

Okeebos.com, Jakarta – Gubernur Provinsi Lampung, M Ridho Ficardo yang sedang melaksanakan kebijakan pembangun jalan didaerahnya. Ternyata ditengarai turut ikut melakukan KKN ( korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) melalui dinas Bina Marga setempat dalam kegiatan pembangunan jalan.

“Tidak disangka proyek pembangunan jalan di daerah Lampung melalui dinas Dinas Bina Marga itu adalah sebuah proyek kongkalikong dengan pemenang tender pelaksanaan pembangun jalan” tutur Nurdin , koordinator aksi IMPUT institute ( Intelektual Muda Pemantau tender).




Kelompok massa itu menduga bahwa tidak tangung – tanggung pimpinan Provinsi Lampung meminta “setoran” sebesar 20 % dari total anggaran sebanyak 750 milyar rupiah pada tahun 2015. “ ini tidak sedikit, sekali proyek bapak minta uang setor dari anggran awal pelaksanaan pembangunan itu. Hitung saja mas, dua puluh persen dari 750 milyar rupiah itu kerugian uang rakyat lampung yang gondol pejabatnya” tambahnya sembari senyum.

Hal ini diungkapkan oleh puluhan anggota aksi unjuk rasa dari IMPUT institute yang dilakukan di depan gedung KPK (komisi pemberantasan Korupsi) Jakarta, Selasa 15 Maret 2016. Mereka menuntuk juga pimpinan lembaga pemberantasan korupsi untuk melakukan mengusut dana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Lampung dan dinas Bina Marga. Kemudian meminta agar Menangkap M.Ridho Ficardo karena syarat dengan tindakan korupsi melalui tender pembangunan.

Seperti ucap mahasiswa asal lampung itu “kepada ketua KPK saat ini, kami meminta untuk segera dilakukan upaya pengusutan tindak pidana korupsi oleh gubernur dalam proyek pembangungan jalan. Hal ini terindikasi dengan pemenangan tender oleh perusahaan yang itu – itu saja tidak kemudian menimbulkan kecurigaan. Dan kalo sudah terbukti secara hukum segera ditangkap terus dipenjarakan agar tidak merugikan lagi di daerah kami”. [/AY/MLY]

header niko 728 x 90

Check Also

Rencana Menertibkan Media Online, Komisi I Mengaku Belum Ada Diskusi

Okeebos.com, Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari mengaku, pihaknya belum …

header niko 728 x 90
if(function_exists('load_comments')) { load_comments(); }